Cocok Jadi Menko Perekonomian, Sri Mulyani Tak Mau Komentar

Mensesneg Hatta Rajasa terang-terangan memuji Menkeu Sri Mulyani yang dianggapnya cocok menjadi Menko Perekonomian ad interim. Bagaimana Sri Mulyani menanggapi pujian itu?

"Saya nggak mau komentar dulu," tegas Sri Mulyani di Wisma Negara, Jakarta, Sabtu (24/5/2008).

Presiden sudah meminta kesediaan Anda? "Aduh, saya nggak komentar soal itu," ketusnya lagi.

Posisi Menko Perekonomian kini kosong setelah ditinggalkan Boediono. Namun Mensesneg menilai Sri Mulyani cocok karena memiliki berbagai kelebihan.

"Ya kalau sudah bisa baca tanda-tanda jaman ya udah. Kayaknya semalem menkeu menyampaikannya sudah bagus ya. Saya lihat cocok. Ilmunya hebat. Sikapnya firm dan luwes," kata Hatta saat ditanya mengenai pencalonan Sri Mulyani sebagai Menko Perekonomian ad interim.

Detik
Sabtu, 24/05/2008

Read more »

Mendag: BLT Lebih Baik Diberikan ke Perempuan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih baik diberikan kepada perempuan atau ibu rumah tangga. Sayangnya, usulan itu terbentur pencantuman nama dalam Kartu Keluarga.

Usulan BLT agar diberikan kepada perempuan itu pernah dilontarkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Namun usulan kepada presiden itu gagal, karena yang tertuliskan dalam kartu keluarga dan penanggungjawab keluarga itu adalah kaum pria.

Ya, bantuan langsung tunai itu lebih baik ke perempuan saja," kata Mari dalam acara seminar nasional peringatan 100 tahun kebangkitan kaum perempuan di Monumen Yogya Kembali, di Ringroad Utara Sariharjo, Sleman, Sabtu (24/5/2008).

Menurut dia, sesungguhnya pada tahun 2005, dirinya bersama menteri yang lain pernah mengusulkan lebih baik BLT itu diserahkan langsung kepada perempuan atau ibu rumah tangga. Sebab dirinya yakin uang akan akan pakai dengan baik.

Usulan itu kata dia, didengar oleh Presiden SBY. Namun akhirnya usaha itu mengalami kegagalan karena masalah prosedur seperti KTP dan kepala keluarga itu adalah pria.

"Itu di dengar oleh Pak SBY, tapi ya karena KTP-lah, karena kepala keluargalah itu tidak bisa," kata Mari sambil mengingatkan Meuthia Hatta yang duduk disampingnya mengenai usulan itu.

Mengapa harus perempuan yang menerima BLT? Mari merasa yakini perempuan akan lebih tepat menerima BLT dan kemudian diatur untuk belanja kebutuhan.

"Itu akan lebih tepat daripada untuk beli rokok. Untuk beli makanan atau pendidikan anaknya dan wanita itu juga less corruption," ungkap Mari.

Namun meski perjuangan itu gagal, Mari berjanji akan memperjuangkan terus. "Gagal memang tapi akan kita perjuangkan terus nanti," pungkas Mari.

Detik
Sabtu, 24/05/2008

Read more »

BBM naik, premium Rp6.000 per liter

Pemerintah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rata-rata 28,7% untuk mengurangi beban anggaran belanja negara yang berlaku efektif dini hari mulai pukul 00:00 WIB.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan dengan keputusan ini harga minyak tanah untuk rumah tangga naik 25% dari Rp2.000 menjadi Rp2.500 per liter, bensin premium naik 33,33% menjadi Rp6.000 per liter dan solar naik 27,9% menjadi Rp5.500 per liter.

Dia menilai langkah ini terpaksa diambil pemerintah untuk menekan subsidi yang membengkak akibat lonjakan harga minyak dunia yang kini mencapai US$135 per barel.

Pada jumpa pers ini hadir beberapa menteri yaitu Meneg PPN/Kepala Bapenas Paskah Suzetta, Menkokesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menperin Fahmi Idris, Mendag Mari Elka Pangestu, Mendagri Mardiyanto, Menkominfo Muhammad Nuh, dan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal.

Akan tetapi, tidak ada satu pun menteri yang hadir berani memberikan jaminan jika kenaikan harga BBM bersubsidi ini merupakan kali terakhir pada tahun ini. Sri Mulyani hanya berjanji akan mengobservasi perkembangan harga minyak mentah dunia terhadap acuan yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2008.

Dia mengingatkan patokan harga ICP (Indonesian Crude Price) berkisar antara US$95/barel dan US$100/barel. Selain itu, ada pembatasan subsidi energi dalam APBN-P 2008 sebesar Rp135,1 triliun yang antara lain terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp126,8 triliun.

"Untuk mengelola itu [subsidi], opsi sulit terpaksa harus dilakukan yaitu dengan menaikkan BBM," katanya malam ini.

Dia juga menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi ini merupakan pilihan terakhir yang diambil pemerintah dalam rangka mengelola anggaran. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat memastikan program-program pengentasan kemiskinan tetap berjalan.

Sejalan dengan upaya ini, program-program prioritas pengamanan APBN-P akan dilanjutkan. Dia memberi contoh program prioritas seperti langkah penghematan anggaran kementerian dan lembaga hingga Rp30,3 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan mengefektifkan penerimaan negara dengan target Rp20 triliun melalui intensifikasi pajak penghasilan sektor booming, penerapan pajak progresif, intensifikasi pajak serta bea dan cukai.

"Sisi belanja kami juga sesuaikan. Untuk penghematan yang paling maksimal terutama di PLN dan Pertamina yang mengelola uang negara hampir Rp200 triliun.

Bisnis Indonesia
Jumat, 23/05/2008

Read more »

Bank Dunia dan StandChart Luncurkan Pembiayaan Mikro bagi Afrika dan Asia

Bank Dunia dan Standard Chartered Bank (SCB) bersinergi untuk meluncurkan skema pembiayaan mikro bagi debitur miskin di Afrika dan Asia.

Standard Chartered, bank komersial yang berbasis di Inggris sebelumnya telah banyak menyalurkan pembiayaan mikro, sehingga inisiatif dengan Bank Dunia akan mendorong pembiayaan yang telah ada.

"Transaksi ini akan membuka pendanaan bagi sektor mikro. Kami percaya pembukaan akses yang lebih luas pada pembiayaan menjadi kunci untuk memangkas kemiskinan dan menjadi katalisator pembangunan sosial dan ekonomi," kata CEO SCB Peter Sands.


Dalam perjanjian pembiayaan dengan SCB itu, Bank Dunia akan menginvestasikan sekitar US$45 juta bagi orang miskin di kawasan Sub Sahara Afrika dan Asia Selatan.

Pembiayaan mikro merupakan pinjaman dalam nominal yang kecil bagi orang miskin tanpa jaminan untuk pengembangan bisnis kecil, seperti kios makanan atau konveksi.

Pembiayaan mikro mulai mendapat perhatian saat Muhammad Yunus, yang mendirikan Grameen Bank, memperoleh nobel perdamaian pada 2006. Grameen Bank memberikan pinjaman mikro rata-rata sebesar 100 dolar AS kepada orang miskin di Bangladesh.

Media Indonesia
Jumat, 16 Mei 2008

Read more »

Tugas Berat Gubernur BI Baru

SETELAH melalui proses cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Mahkamah Agung.

Berbagai persoalan langsung menunggu untuk ditangani mantan Menteri Koordinator Perekonomian ini, dari inflasi yang terus naik hingga kinerja BI yang memburuk akibat ketidakefisienan yang menyebabkan neraca BI per 31 Desember 2007 minus Rp1,42 triliun, terbalik dibandingkan tahun sebelumnya yang surplus Rp31 triliun. Melihat kapasitas dan sepak terjangnya selama ini, Boediono dipastikan akan langsung bekerja.

Selain pengendalian inflasi dan membenahi kondisi internal BI, terutama menyangkut governance dan efisiensi, dia pasti fokus untuk merampungkan kerangka organisasi dan mekanisme kerja Protokol Penanggulangan Krisis (PPK), atau lazim dikenal dengan Crisis Management Protocol (CMP) sektor keuangan. Indeks stabilitas keuangan yang per Juni 2008 diperkirakan mencapai level 1,34 tentu mendapat perhatian khusus.

Sebab, jika indeks ini mencapai level 2, itu pertanda gejolak sedang mendatangi sistem keuangan nasional. Sebagai pemangku kewenangan tertinggi otoritas moneter, Boediono dituntut menurunkan indeks itu hingga ke level terendah. Tidak mudah memang, tetapi kita berharap dia bisa mengamankan sistem keuangan nasional agar perekonomian kita selamat dari amukan badai krisis.

Sebaliknya, kita pun berharap agar pemerintah dan DPR tidak masa bodoh pada kebutuhan kita akan PPK Sektor Keuangan. Sebab, hingga kini tak satu pun lembaga tinggi negara yang berwenang menetapkan negara dalam keadaan bahaya akibat krisis ekonomi. Itulah urgensinya mempertimbangkan kelahiran sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai payung hukum PPK sektor keuangan.

Pasal 12 UUD 45 memang menetapkan presiden berwenang menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan UU Keadaan Bahaya. Peraturan pelaksanaannya hingga kini masih mengacu pada UU No 23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun, menurut materi UU itu, keadaan bahaya hanya menyangkut masalah keamanan dan ketertiban umum, bahaya perang, keutuhan wilayah atau gejala yang membahayakan kehidupan negara.

UU Keadaan Bahaya 1959 itu jelas belum mencakup atau mengantisipasi potensi ancaman era globalisasi saat ini. Resesi atau krisis ekonomi dengan segala konsekuensinya yang begitu destruktif, belum dicakup UU itu. Padahal, masih segar dalam ingatan kita bagaimana krisis nilai tukar 1997-yang bermuara dari gejolak di pasar uang internasional- tereskalasi menjadi krisis moneter dan krisis politik 1998 di Indonesia.

Ketika dua krisis itu mencapai puncaknya, kita terperangkap dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Akhir-akhir ini, jika ketidakpastian global tiba-tiba menghadirkan badai krisis ekonomi di dalam negeri, tidak mudah bagi presiden untuk menetapkan negara dalam keadaan bahaya. Lawan-lawan politik presiden di DPR belum tentu punya persepsi sama tentang keadaan bahaya akibat resesi ekonomi.

Penolakan juga bisa datang dari sejumlah elemen di masyarakat yang kepentingannya terganggu. Padahal, dalam situasi krisis ekonomi, presiden butuh wewenang atau kekuasaan ekstra untuk meloloskan dan membawa bangsa ini selamat dari bahaya. Sembari menunggu upaya Boediono menggolkan PPK sektor keuangan, kita sampaikan juga harapan dari berbagai kalangan kepada Gubernur BI yang baru.

Ada beberapa aspek yang patut mendapat perhatian ekstra dari Boediono. Yang paling utama adalah sinkronisasi kebijakan fiskal-moneter. Sinkronisasi kebijakan fiskal-moneter harus diawali dengan mendamaikan "Lapangan Banteng" (Departemen Keuangan) dan Jalan Thamrin (BI). Rivalitas dua lembaga ini sama sekali tidak produktif. Bagaimanapun, ini berpotensi mengganggu proses pencapaian target fiskal maupun moneter.

Tak cukup dengan harmonisasi di tingkat Menkeu-Gubernur BI. Harmonisasi harus mencapai para pejabat teknis, termasuk para staf ahli. Dengan menghilangkan arogansi kelembagaan, BI dan Depkeu harus memikul tanggung jawab sama besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Lebih dari itu, Gubernur BI dan Menkeu bersama staf ahli dan pejabat teknis masing-masing harus bisa menjadikan sistem keuangan nasional efektif dan produktif mendukung jalannya pembangunan.

Tidak ideal jika terlalu sering pembangunan dan kepentingan rakyat dikorbankan semata-mata demi terjaganya stabilitas sistem keuangan. Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan percepatan penurunan bea masuk (BM) atas 14 jenis barang modal dan bahan baku.Tujuannya, meringankan biaya produksi agar produk akhirnya kompetitif.

Sayang, sepekan sebelumnya, BI sudah terlanjur menaikkan BI Rate 0,25 basis poin, yang menyebabkan harga kredit modal kerja menjadi lebih mahal. Lagi-lagi terjadi ketidaksinkronan kebijakan. Sebagai Menko Perekonomian, Boediono tahu betul rumitnya pekerjaan yang pernah diembannya itu. Beragam program dan target lintas sektoral harus dijalankan dan dicapai.

Kebijakan untuk sektor A tak boleh mengorbankan kepentingan atau program sektor B. Untuk memaksimalkan kinerja sektor riil, tentu dibutuhkan kebijakan moneter dan perkreditan yang responsif terhadap proses dan target di masing-masing sektor riil. Pada intinya, perlu dicapai penyeragaman visi antara Gubernur BI, Menko Perekonomian, serta Menkeu.

www.okezone.com
Jum'at, 23 Mei 2008

Read more »

Laporan MDGs Indonesia Diluncurkan Desember

Pemerintah akan meluncurkan hasil pencapaian program Millennium Development Goals (MDGs) di Indonesia pada Desember 2008.

Peluncuran hasil pencapaian program MDGs akan disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada praktisi pemerintahan, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas di Bali.

"Laporan MDGs Indonesia akan diluncurkan pada Desember 2008," ujar Deputi Kemeneg PPN/Bappenas Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Prasetyo Nowowijoyo dalam acara Lokakarya Pencapaian MDGs 2008, di Jakarta, hari ini.

Tahun ini, pemerintah meluncurkan laporan MDGs dalam dua versi. Pertama, memuat informasi teknis mengenai program pencapaian MDGs di tingkat nasional dan regional, serta tantangan dan upaya yang dihadapi dalam mencapai target yang telah disepakati. Laporan kedua, juga berisi laporan yang sama, hanya dibahas dalam bahasa yang lebih populer dan umum.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Meneg PPN/Bappenas Bidang Revitalisasi Pedesaan, Pertanian, dan Agroindustri Dedi Masykur Riadi mengatakan pihaknya tidak hanya menyampaikan laporan pencapaian MDGs dalam bentuk perencanaan dan indikator, namun juga dari sisi pemantauan dalam penanggaran dan pemantauan hasil pembangunan.

Bisnis Indonesia
Rabu, 21/05/2008

Read more »

Hatta: Pengumuman Pengganti Boediono oleh Presiden

Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengatakan pengumuman nama pengganti Boediono sebagai Menko Perekonomian akan langsung disampaikan Presiden.

"Nanti Presiden yang akan menyampaikannya," kata Hatta seusai membuka acara dialog peradaban di Jakarta, hari ini.

Namun begitu, Hatta enggan menyebutkan kapan Presiden akan mengumumkannya mengingat hari ini Boediono resmi dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia.

"Insya Allah," jawabnya singkat ketika ditanya apakah hari ini Presiden akan mengumumkan pengganti Boediono.

Hatta juga menolak menyebutkan calon pengganti Boediono. Bahkan ketika wartawan menanyakan apakah pengganti itu Purnomo Yusgiantoro yang saat ini menjabat sebagai menteri ESDM, Hatta hanya tersenyum.

Bisnis Indonesia
Kamis, 22/05/2008

Read more »

'Pemerintah Bisa Ngutang ke Bank 2009'

Pemerintah dimungkinkan meminjam dari perbankan mulai tahun depan, karena RPP Pinjaman Dalam Negeri akan segera disahkan.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto di kantornya, hari ini.

"Kita lihat, kalau ada keperluan bisa dipercepat, dan kalau PP sudah ada bisa saja. Tapi bila keadaannya normal-normal saja, mungkin tahun depan," ujar Rahmat.

Dia mengatakan RPP PDN telah diharmonisasi oleh Departemen Hukum dan HAM yang akan segera diserahkan kepada Presiden untuk disahkan.

"RPP Pinjaman Dalam Negeri akan diserahkan ke Presiden. Harmonisasinya sudah selesai," ujarnya.

Bisnis Indonesia
Jumat, 23/05/2008

Read more »

Boediono di tengah badai

Boediono di tengah badai17 Mei 2008 merupakan batas akhir masa tugas Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah yang kini tengah menjalani masa tahanan karena diduga terlibat dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) ke DPR sebesar Rp100 miliar.

Tanggal tersebut, sekaligus masa awal bagi Boediono yang telah terpilih jadi Gubernur BI melalui proses fit and proper test oleh DPR pada 7 April lalu. Kehadiran Boediono dikursi panas BI-1 berbarengan dengan kondisi moneter global yang labil, akankah sikapnya yang tenang dapat mengantarkan kondisi moneter Indonesia yang stabil?

Tak bisa dipungkiri, kenaikan harga minyak dunia yang setiap hari menyentuh level tertinggi, di mana pekan lalu bertengger di kisaran US$127 per barel, membuat para pemimpin bank sentral dunia pusing tujuh keliling. Mengingat tugas bank sentral dalam menjadi inflasi menjadi lebih berat. Dengan mengelola kebijakan moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran, bank sentral diharapkan mampu menyuguhkan iklim yang stabil. Tapi hal itu ternegasikan oleh realitas global yang memburuk.

Memburuknyanya pasar properti dan tagihan kartu kredit yang membubung di AS, kenaikan harga minyak dunia, membuat posisi APBN semua negara terhuyung-huyung. Tanpa kecuali APBN Indonesia. Ketidakstabilan ini harus segera diminimalisir, kalau tak mungkin dihentikan, dengan berbagai kebijakan yang pamungkas.

Dalam teori moneter, dalam kondisi instabilitas meningkat, biasanya diikuti dengan kenaikan bunga seperti yang telah ditempuh bank-bank sentral dunia. Hanya saja terjadi anomali di negeri Paman Sam, di mana The Fed cenderung menurunkan bunganya yang terakhir di posisi 2%. The Fed tentu punya alasan, yakni untuk menggulirkan ekonomi domestik.

Pendek kata, kepemimpinan Boediono di BI dalam kondisi badai moneter yang tak bersahabat, sehingga ini akan menjadi tantangan yang berat bagi siapapun yang berada di posisi BI-1.

Belum lagi kasus dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI)--yang telah mengapung-apung selama 10 tahun---konon segera akan diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konon pula BI dan KPK telah melakukan kesepakatan tidak tertulis, bahwa kasus BLBI segera dituntaskan tanpa harus menimbulkan ‘kegaduhan’.

Kasus BLBI menjadi berarti lantaran Boediono disebut-sebut ‘terlibat’ dalam kasus penyaluran dana BLBI pada Bank Pelita dan Bank Umum Nasional (BUN). Seorang bankir berseloroh kepada penulis, Boediono tidak ‘terlibat’ tapi ‘terkait’. Suatu euphimisme yang cukup masuk akal untuk orang sekelas Boediono.

Disisi moneter, PR Boediono tidak sedikit. Tercatat total kredit perbankan yang tidak terserap sektor riil (undishbursed loan) hingga akhir 2007 mencapai Rp172 triliun, dengan dana pihak ketiga yang tersedot di SBI mencapai Rp278 triliun. Praktis, dana menganggur yang beban bunganya cukup tinggi mencapai Rp450 triliun. Atau 26,78% dari total dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan nasional sebesar Rp1.680 triliun.

Atas dasar krisis global yang belum ketahuan bottom line-nya atau sampai di mana dasar krisis akan terjadi, ada baiknya Bank Indonesia berinisiatif dengan mengacu apa yang ditempuh Federal Reserve. Tak ada salahnya BI menurunkan BI Rate guna merangsang turunnya suku bunga kredit, langkah ini ditempuh guna menyemarakkan ekonomi domestik.

Kalau khawatir kredit itu macet, serahkan saja pengelolaannya kepada sentra-sentra usaha menengah, kecil, dan mikro yang nyata-nyata selama krisis menjadi bantalan ekonomi Indonesia hingga eksis sampai saat ini. Kalau khawatir kredit itu macet, perbankan nasional disuruh saja belajar pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang lebih dari 100 tahun bersahabat dengan orang-orang kecil di segmen UMKM tersebut.

Pemerintah memang telah menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi besarannya baru Rp850 miliar dari Rp1 triliun yang ditargetkan. Artinya, kreativitas penyaluran kredit yang diarahkan kepada UMKM harus terus digalakkan, bila perlu diberi award bagi siapa saja yang telah dan sedang berhasil menggerakkan sektor UMKM ini.

Misalnya di Bali ada Lembaga Pembiayaan Desa (LPD), yang mengkafer kebutuhan warga di lingkup desa yang kini jumlahnya mencapai 1.327 LPD. Atau menerapkan pola Grameen Bank ala Profesor Muhammad Yunus di Bangladesh. Grameen Bank adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Sistem ini pada zaman Soeharto sudah diterapkan dengan nama Kredit Candak Kulak (KCK), namun bank tidak sungguh-sungguh.

Tentu dengan pola dan penerapan yang disesuaikan dengan kondisi kekinian, kondisi di mana Boediono ada pada pusaran badai moneter. Mampukah Boediono menjinakkan badai moneter ini? Kita doakan saja!

Bisnis Indonesia
Senin, 19/05/2008

Read more »

Minyak naik tipis jadi US$127,25 per barel

Harga minyak mentah bergerak tipis di tengah skeptisme pelaku pasar terhadap keputusan Arab Saudi menaikkan produksi sebesar 300.000 barel per hari untuk menekan harga.

Arab Saudi akan menaikkan produksi sekitar 3,3% menjadi 9,45 juta barel per hari pada Juni, kata Menteri Perminyakan Ali al-Naimi di Riyadh pada 16 Mei lalu. Tetapi Presiden OPEC Chakib Khelil kemarin mengatakan penambahan produksi itu tidak akan menekan harga karena penyebabnya adalah pelemahan dolar AS, bukan pasok.

Minyak mentah untuk pengiriman Juni naik 20 sen menjadi US$127,25 per barel pada pkl. 8:25 di Sydney pada pedagangan after-hours New York Mercantile Exchange. Harga kontrak minyak mentah kemarin naik 76 sen atau 0,6% menjadi US$127,05 per barel, rekor harga penutupan tertinggi. Harga saat ini telah 92% lebih tinggi dibandingkan setahun lalu. Minyak mentah menyentuh US$127,82 pada 16 Mei, level harga teringgi sejak perdagangan dimulai pada 1983.

Minyak mentah brent untuk pengiriman Juli naik 7 sen saat penutupan yang mencapai rekor du US$125,06 per barel pada London's ICE Futures Europe kemarin। Kontrak brent menyentuh US$126,34 pada 16 Mei.

Bisnis Indonesia
Selasa, 20/05/2008

Read more »

Tekanan terhadap sektor keuangan di dunia belum bisa dikatakan reda karena semua pelaku pasar dan pengambil kebijakan masih menunggu perkembangan ekonomi di Amerika Serikat. Lalu, masih terbayang krisis moneter Indonesia 1998. Itu merupakan gambaran buruknya dampak krisis sektor keuangan terhadap ekonomi makro.

Masalahnya, hingga saat ini, pemerintah belum juga tuntas menyusun protokol penanggulangan krisis di sektor keuangan. Padahal, jika perekonomian AS tidak juga pulih, bukan tidak mungkin sektor keuangan dunia akan terseret ke dalam krisis, termasuk Indonesia.

Atas dasar inilah, Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Boediono, berjanji mempercepat proses penyusunan protokol penanggulangan krisis sektor keuangan itu. Rencananya, Boediono akan dilantik sebagai Gubernur BI pada 22 Mei 2008, menggantikan pejabat lama, Burhanuddin Abdullah.

Boediono berencana akan membuat protokol itu secara detail. Ini akan mengatur siapa melakukan apa. Itu semua dipersiapkan agar krisis moneter tahun 1998 tidak terulang lagi.

Saat itu, Indonesia sama sekali tidak siap menghadapi gejolak sektor keuangan, yang menyeret perbankan nasional ke dalam tekanan penarikan dana dalam jumlah besar, dan meninggalkan beban utang obligasi rekap ratusan triliun rupiah hingga saat ini.

”Sekarang protokolnya disiapkan detail agar ada landasan hukumnya. Harus ada undang-undang yang mengatur agar orang tidak ragu dalam memutuskan sesuatu,” tutur Boediono.

Dalam penanggulangan krisis di sektor keuangan, ada beberapa pengambil keputusan yangpatut diatur langkah-langkah kebijakannya. Pertama, menteri keuangan. Kedua, Gubernur BI. Ketiga, kepala Badan Pengawas Pasar Modal. Keempat, Lembaga Penjamin Simpanan. Kelima, para pengatur kebijakan di lembaga keuangan lain, seperti dana pensiun dan asuransi.

Seandainya terjadi tekanan terhadap sektor keuangan saat ini, kelima unsur pengambil keputusan itu akan kelabakan. Mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak dan tidak memegang petunjuk teknik untuk melangkah.

Segala langkah

Maka, bagi Boediono, langkah apa pun harus dilakukan agar protokol ini bisa diwujudkan. Namun, saat ini, minimal dibutuhkan sebuah undang-undang (UU) untuk mendukung protokol tersebut. Akan tetapi, jika UU dianggap terlalu lama, pemerintah wajib mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang lebih cepat proses penerbitannya.

Kecepatan pengambilan keputusan adalah langkah kunci. Ketua Forum Stabilitas Sektor Keuangan Raden Pardede menyebutkan, setiap pengambil keputusan harus diberi batas waktu. Batas waktu itu maksimal diberikan tiga hingga empat jam sejak krisisnya terjadi.

Bagi Boediono, ancaman krisis di sektor keuangan bisa sangat sulit dideteksi. Kedatangankrisis itu bisa datang dalam bentuk riil, misalnya memengaruhi angka-angka ekonomi seperti indeks harga saham. Krisis juga bisa mengancam dalam bentuk tekanan abstrak, misalnya persepsi negatif pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Cadangan devisa

Saat krisis moneter 1998 terjadi salah satu indikator daya tahan sektor keuangan suatu negara yang mendapatkan perhatian adalah cadangan devisa. Saat itu, cadangan devisa di BI terus tergerus akibat tekanan penurunan drastis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Cadangan devisa yang mencapai sekitar 18 miliar dollar AS terus menipis karena BI dimintamempertahankan kurs tetap stabil. Akibatnya, Indonesia harus berurusan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Indonesia harus meminjam likuiditas kepada IMF untuk memperkuat cadangan devisa tidak kurang dari 23 miliar dollar AS. Keterikatan dengan IMF sangat menyakitkan karena syarat yang diterapkan begitu berat.

Kini, Indonesia menjadi satu dari 13 negara yang menandatangani perjanjian cadangan devisa bersama dalam forum ASEAN Plus Tiga Negara, yakni seluruh anggota ASEAN ditambah Korea Selatan, Jepang, dan China. Dengan perjanjian ini, semua anggota akan mendapatkan tambahan cadangan devisa sekitar 80 miliar dollar AS.

Cadangan devisa hanya dapat digunakan jika ada negara anggota yang mengalami masalah pada neraca pembayarannya. Ini bisa digunakan sebagai basis pertahanan lapis kedua di sektor keuangan. Pertahanan lapis pertamanya adalah cadangan devisa di masing-masing bank sentral.

Namun, bagi Boediono, cadangan devisa bersama itu tidak mudah digunakan. Sebab, berdasarkan pengalaman, bukan hal yang mudah menarik dana dari himpunan cadangan devisa itu secara cepat pada saat krisis.

Indonesia pernah mengikat perjanjian dengan beberapa negara untuk membuat cadangan devisa bersama pada tahun 1998, antara lain dengan Thailand. Pada saat Indonesia meminta bantuan tambahan cadangan devisa, pihak Thailand tidak memberikan bantuan secara cepat.

Atas dasar itulah, perjanjian ASEAN Plus Tiga Negara harus dijabarkan dalam bentuk teknis-teknis pencairan yang jelas. Ini bisa dilakukan dengan menguji coba pencairan dananya meskipun tidak sedang terjadi krisis. ”Itu harus diuji. Karena bisa saja macet dalam pelaksanaannya. Indonesia bisa meminta transfer dana, tidak perlu besar dulu, cukup dalam hitungan juta dollar saja,” saran Boediono.

Dengan pengalaman itu, Indonesia diharapkan tidak menggantungkan diri terhadap cadangan devisa bersama seperti ASEAN Plus Tiga Negara tersebut. Langkah yang harus dilakukan adalah tetap dengan memperkuat cadangan devisa sendiri sehingga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia bisa lebih fundamental.

”Indonesia sudah memiliki cadangan 59 miliar dollar AS। Lebih baik kita fokus pada kemampuan sendiri,”
kompas
Sabtu, 17 Mei 2008

Read more »

BI Terapkan Kebijakan Moneter Ketat

Bank Indonesia saat ini terpaksa menerapkan kebijakan moneter yang ketat berkaitan dengan trend peningkatan laju inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia, harga komoditas, dan kenaikan harga makanan.

Kenaikan laju inflasi merupakan fenomena global sehingga ada atau tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak di dalam negeri, laju inflasi akan naik terus. Hal itu dikatakan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, kepada wartawan di Gedung BI Jakarta, Senin (19/5).

Pada kesempatan itu BI juga mengumumkan laporan keuangan per 31 Desember 2007 dan 2006 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pendapat BPK atas laporan keuangan BI itu adalah wajar tanpa pengecualian. Pengetatan moneter artinya BI menyerap dana yang beredar di masyarakat.

Instrumennya antara lain dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate, dimana pada awal Mei lalu telah dinaikkan dari 8 persen menjadi 8,25 persen. Langkah ini diapresiasi pelaku pasar sehingga bisa meningkatkan kepercayaan mereka pada kebijakan moneter bank sentral.

Menurut Budi Mulya, sasaran inflasi tahun ini dan dua tahun ke depan akan diperbarui lagi oleh BI bersama pemerintah. Dalam kesepakatan sebelumnya, sasaran inflasi tahu 2008 ditetapkan pada kisaran 5 plus minus satu persen. Namun, laju inflasi nampaknya akan terus naik seiring dengan kenaika harga minyak dunia.

Tugas utama BI, jelas Budi, adalah mengendalikan laju inflasi dan menjaga kestabilan kurs mata uang rupiah. Hal itu merupakan pelaksanaan dari akuntabilitas BI sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 2004 tentang BI.

Budi Mulya menjelaskan, untukmemberikan kepercayaan pada para pelaku pasar dan investor, BI akan melakukan stabilisasi rupiah secara terukur dan efektif. Oleh karena itu dalam laporan keuangan BI yang terakhir, sebagian besar anggaran (80 persen) lebih banyak digunakan untuk biaya pengendalian moneter.

Jumlah penerimaan BI dalam laporan keuangan tahun 2007 sebesar Rp 29,03 triliun atau turun dibandingkan tahun 2006 yang sebesar Rp 31,03 triliun। Dari jumlah penerimaan yang diperoleh BI tahun lalu itu, sebesar Rp 25,03 triliun digunakan untuk biaya pengendalian moneter. Sedangkan sisanya dipakai untuk ongkos penyelenggaraan sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan perbankan dan biaya umum dan lainnya.

Kompas Senin, 19 Mei 2008

Read more »

Kebuntuan Perundingan WTO Dibahas Juni

Pemerintah Indonesia memperkirakan pada minggu ketiga bulan Juni mendatang akan digelar pertemuan tingkat menteri untuk membahas kebuntuan perundingan di Organisasi Perdagangan Bebas (WTO). Dengan titik temu diharapkan akan membantu penyelesaian krisis pangan yang terjadi saat ini. "Karena ketidakpastian sistem multilateral tidak akan membantu keadaan perdagangan dunia, sehingga akhirnya berdampak pada pangan," ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Rabu (14/5).

Secara pribadi berharap draf teks negosiasi WTO dapat keluar pada awal pekan depan. "Sehingga bulan Juni kita (tingkat menteri) bisa bertemu di minggu ketiga," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal WTO Dunia Pascal Lamy menegaskan keharusan selesainya perundingan WTO--yang sering disebut sebagai Putaran Doha--tahun ini. Pasalnya, setelah turbulensi pasar keuangan yang menggoyahkan ekonomi perekonomian, belakangan ini muncul lonjakan harga pangan dunia yang memukul terutama negara berkembang dan banyak tergantung pada produk impor.

"Walau WTO tidak dapat memberi solusi segera untuk menyelamatkan dari krisi ini, tapi melalui negosiasi Putaran Doha dapat menyediakan solusi jangka menengah dan panjang," kata Lamy, seperti dikutip dari situs resmi WTO pekan lalu.

Dengan upaya dari seluruh pemerintah dan organisasi internasional, menurut dia, perundingan WTO dapat memperlunak dampak lonjakan harga akibat distorsi ssistemik di pasar pangan internasional. "Kita semua berupaya untuk menghapus hambatan perdagangan di produk pertanian dan mengurangi subsidi perdagangan oleh negara maju yang telah mengganggu produksi pangan dan investasi di bidang pertanian negara berkembang," paparnya.

Seperti diketahui, para negosiator hingga kini di Jenewa tengah berusaha keras untuk memutuskan isu yang sangat alot dibahas selama ini--yakni isu produk industri dan pertanian.
TEMPO Interaktif
Rabu, 14 Mei 2008

Read more »

Pasar Tunggu Kepastian Kenaikan Harga BBM

Pelaku pasar mengharapkan pemerintah segera memastikan kenaikan harga bahan bakar minya (BBM) secepatnya. Analis Pasar Saham dari Sinarmas Sekuritas Alfiansyah menilai semakin lama pemerintah memberikan kepastian spekulasi cenderung akan merebak dan akan berdampak negatif bagi pasar.

"Pasar lebih suka kepastian ketimbang janji periodik yang spekulatif. Lebih cepat diumumkan lebih baik," katanya kepada Tempo, Kamis (15/05).

Secara makro ekonomi, Alfiansyah menilai kenaikan harga BBM akan memicu inflasi yang cenderung melemahkan nilai tukar dan menaikan suku bunga. Dengan demikian investasi juga cenderung akan turun.

Lalu, naiknya BBM bersubsidi juga sudah barang tentu akan meningkatkan ongkos produksi yang akan menyebabkan berkurangnya performa perseroan. "Harga penjualan akan naik dan daya beli masyarakat juga terpengaruh," katanya.

Namun dia optimistis pasar akan kembali normal dalam waktu dekat. Sebab, kondisi saat ini berbeda dengan kenaikan BBM yang terjadi pada 2005. Saat ini, pasar sudah relatif lebih siap dan telah melakukan berbagai langkah antisipasi. "Sejauh ini ekpektasi ke depan masih cukup baik.
Tempo
Kamis, 15 Mei 2008

Read more »

Arab Saudi dan Prancis Join Bangun Kilang

Perusahaan minyak Prancis, Total dan perusahaan minyak Arab Saudi (Aramco) mengumumkan Rabu (14/5) mengenai rencana pembangunan kilang dengan produksi 400.000 barel per hari di kota Saudi bagian timur Jubail di pantai Teluk.

Dalam pernyataan bersama, sebagaimana dikutip dari Antara, disebutkan bahwa fasilitas itu akan memproses minyak mentah Arabian Heavy. Keduanya akan mulai operasionalisasi pada akhir 2012.

Usaha patungan untuk pembangunan kilang tersebut akan dibentuk selama kuartal ketiga 2008. Saudi Aramco akan mempunyai saham awal 62,5 persen dan Total 37,5 persen.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa kedua pihak akan menawarkan berturut-turut 25 persen dari perusahaan itu kepada investor dari masyarakat Saudi, dengan Saudi Aramco dan Total masing-masing 37,5 persen.

"Visi kami ini kilang kelas dunia untuk lebih memperluas infrastruktur petrokimia dan pengilangan di Saudi serta menciptakan berbagai peluang kerja bagi masyarakat setempat," kata wakil pimpinan senior Saudi Aramco Khalid al-Buainain.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa kilang itu akan diuntungkan dari dekatnya dengan sistem pasokan minyak mentah Arabian Heavy serta dari pelabuhan dan berbagai fasilitas pembangkit lainnya di Jubail.

Proyek tersebut akan memasok bahan bakar untuk transportasi dan petrokimia yang permintaannya terus tumbuh terutama di Asia dan Timur Tengah, dan juga di Eropa, tempat terjadinya defisit dalam minyak diesel terus berkembang, kata Michael Benezeit, pimpinan pengilangan dan pemasaran Total.
Kamis, 15 Mei 2008

Read more »

Sri Mulyani: Asumsi Makro APBN 2008 Akan Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan hampir semua asumsi makroekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2008 akan meleset dari target semula. "Tampaknya akan lebih rendah dari target semula," katanya saat memaparkan kondisi dan rencana kerja pemerintah 2008-2009 kepada peserta Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta kemarin.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah ada kemungkinan akan meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi kembali anggaran untuk kedua kalinya.

Dia memaparkan, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 6,0 persen akibat naiknya harga komoditas pangan dan energi, serta dampak perlambatan ekonomi global. Dalam APBN 2008, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi tahun ini 6,4 persen.

Pada kwartal pertama tahun ini, pertumbuhan masih cukup tinggi sekitar 6,3 persen. Tetapi, akibat naiknya harga minyak, tekanan harga komoditas, pengetatan kebijakan moneter, dan melemahnya investasi, maka pertumbuhan kwartal kedua dan selanjutnya akan lebih rendah dari kwartal pertama. "Jadi proyeksi pertumbuhan 6,0 persen itu cukup moderat karena harga tinggi sepertinya akan bertahan agak lama," kata Sri Mulyani. Inflasi juga akan melambung dari 6,5 persen menjadi 8,5-9,5 persen tahun ini. (lihat tabel).

Sementara itu, dalam Rancangan Kerja Pemerintah 2009, dasar penyusunan APBN 2009, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,4-6,6 persen PDB, inflasi 5,5 persen, SBI 7,5 persen, harga minyak US$ 85-95 per barel, defisit 1,7-1,9 persen PDB, angka pengangguran 6,5-7,5 persen, dan angka kemiskinan 10,0-11 persen. "Target pertumbuhan 2009 yang realistis adalah 6,2-6,5 persen, inflasi 5,8-6,2 persen, SBI 7,25-7,75 persen, dan harga minyak US$ 95-100 per barel," kata Sri Mulyani.

Namun, dia tetap khawatir pada 2009, pemerintah juga akan kesulitan menetapkan sasaran ekonomi makro. Rancangan Kerja Pemerintah 2009 perlu direvisi lagi. "Targetnya sebaiknya diturunkan," ujarnya.
Sumber: TEMPO Interaktif :Selasa, 06 Mei 2008

Read more »