Krisis keuangan yang kini melanda Amerika Serikat (AS) diyakini tidak akan menyeret perekonomian Indonesia terjerembab dalam krisis seperti 1997-1998. Krisis moneter itu diperkirakan tak akan terulang pada 2008.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal itu saat pertemuan antara pemerintah dan Bank Indonesia, Kadin Indonesia, kalangan perbankan, pelaku usaha, ekonom, dan pimpinan media massa di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (6/10).

''Saya harus katakan secara tegas dan jelas bahwa insya Allah tidak akan terjadi krisis sebagaimana kita alami 10 tahun lalu,'' kata Presiden.

Kendati optimistis krisis 1998 tak akan terulang, Presiden mengingatkan agar tidak lalai memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam arahannya, Presiden meminta agar perkembangan pasar domestik diperkuat dengan menjaga konsumsi serta pemanfaatan produksi dalam negeri.

Kewaspadaan juga mesti ditingkatkan pihak Imigrasi dan Bea Cukai guna menghindari kemungkinan membanjirnya produk ekspor yang 'balik arah' dari AS dan Eropa. Penyempitan pasar berpotensi membelokkan produk-produk tujuan awal AS dan Eropa ke pasar Indonesia, sehingga mengancam produk dalam negeri. ''Saya dengar, ada kemungkinan ekspor ke AS balik ke kita.''

Presiden juga mengharapkan pengusaha cerdas menangkap peluang usaha guna menghindari kekeringan likuiditas di pasar. Salah satunya, katanya, adalah mengejar investasi dari Timur Tengah yang banjir petrodolar.
Keyakinan tak terulangnya krisis 1997/1998 diungkapkan Presiden berdasar perbedaan kondisi fundamental pada 1998 dengan 2008. Pada 1998, ekonomi merosot dari tujuh persen pada 1997 menjadi minus 12 persen. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi tetap ditargetkan di kisaran enam persen, sebagaimana capaian tujuh kuartal terakhir.

Pada 1998, pendapatan per kapita berkurang dari 1.100 dolar AS setahun sebelumnya menjadi 400 dolar AS. Kondisi itu tidak sama dengan 2008, karena pendapatan per kapita telah mencapai 2.200 dolar AS. Demikian pula dengan defisit anggaran yang 10 tahun lalu 8,5 persen, kini 2,5 persen.

Kinerja ekonomi yang parah saat itu, diperburuk oleh kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya kepercayaan masyarakat, korupsi, salah pengelolaan, dan transisi politik. Semua itu, tegas Presiden, tidak terjadi saat ini.
''Dari itu semua, saya katakan, ini tidak sama. Tidak seburuk 1998. Itu sisi gelap masa lalu. Mari sama-sama kita cegah jangan terjadi lagi,'' paparnya.

Di Makassar, Sulsel, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia bisa bertahan dari imbas krisis di AS. ''Ekonomi kita akan mengalami penurunan, tapi saya yakin tak akan sebesar negara lain,'' katanya.

Kalla juga meyakini krisis 1998 tak akan kembali karena ada perbedaan mendasar. Jika pada 1998 Indonesia mengalami defisit, sehingga gagal bayar dan banyak utang, berkebalikan dengan kondisi AS saat ini. ''Ekonomi kita lebih kuat dibanding dulu.''

Ketua Umum Kadin, MS Hidayat, menyatakan, krisis keuangan AS perlu disikapi tindakan preventif dan antisipatif karena Indonesia tak terlepas dari jejaring pelaku ekonomi global. ''Pemerintah dituntut bertindak cepat dan tepat guna melindungi kepentingan ekonomi nasional,'' katanya. wed/ant


Arahan Presiden
1. Tidak menyia-nyiakan momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pascakrisis 10 tahun lalu.
2. Meminta pasar domestik tidak diabaikan dan konsumsi diperluas agar menggerakkan ekonomi dalam negeri.
3. Pada 1998, sektor UKM dan pertanian menjadi sabuk pengaman Indonesia saat krisis.
4. Mengajak masyarakat menggunakan produk dalam negeri guna mengurangi tekanan neraca pembayaran pemerintah.
5. Berencana mengeluarkan instruksi khusus agar semua pengadaan di pemerintahan memakai produk dalam negeri dengan mekanisme insentif dan disinsentif.
6. Jajaran pemerintah diminta mengurangi belanja yang bersifat konsumtif. Penggunaan anggaran lebih diarahkan pada belanja produktif yang menstimulasi pertumbuhan.
7. Tahun 2008-2009 adalah tahun politik menjelang pemilu. Untuk itu, agar mendahulukan kepentingan rakyat dan dilakukan politik yang tidak partisan.
8. Krisis ekonomi global memengaruhi Indonesia. Tapi, pengaruh itu jangan ditanggapi dengan panik, sebaliknya direspons secara optimistis dan positif.


Rekomendasi Kadin
1. Mempercepat belanja APBN untuk mengembalikan likuiditas di sektor keuangan yang sebelumnya ditarik surat utang negara (SUN).
2. BI dan pemerintah perlu memperkuat protokol implementasi jaring pengaman sektor keuangan dan peran lender of the last resort dengan tetap memerhatikan aspek tata kelola yang berlaku.
3. Meningkatkan kepercayaan pada sektor keuangan dengan meningkatkan jumlah dana yang ditanggung LPS.
4. Di sektor riil: penurunan biaya logistik di pelabuhan, tinjau ulang kebijakan biaya listrik pada beban puncak, menaikkan UMR sesuai kemampuan perusahaan.
5. Dukungan khusus untuk ekspor andalan, peningkatan kemudahan dan percepatan waktu restitusi pajak serta rasionalisasi berbagai iuran dan distribusi di pusat maupun daerah.

2008-10-07
Republika

Posted in: Investasi