BBM naik, premium Rp6.000 per liter

Pemerintah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rata-rata 28,7% untuk mengurangi beban anggaran belanja negara yang berlaku efektif dini hari mulai pukul 00:00 WIB.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan dengan keputusan ini harga minyak tanah untuk rumah tangga naik 25% dari Rp2.000 menjadi Rp2.500 per liter, bensin premium naik 33,33% menjadi Rp6.000 per liter dan solar naik 27,9% menjadi Rp5.500 per liter.

Dia menilai langkah ini terpaksa diambil pemerintah untuk menekan subsidi yang membengkak akibat lonjakan harga minyak dunia yang kini mencapai US$135 per barel.

Pada jumpa pers ini hadir beberapa menteri yaitu Meneg PPN/Kepala Bapenas Paskah Suzetta, Menkokesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menperin Fahmi Idris, Mendag Mari Elka Pangestu, Mendagri Mardiyanto, Menkominfo Muhammad Nuh, dan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal.

Akan tetapi, tidak ada satu pun menteri yang hadir berani memberikan jaminan jika kenaikan harga BBM bersubsidi ini merupakan kali terakhir pada tahun ini. Sri Mulyani hanya berjanji akan mengobservasi perkembangan harga minyak mentah dunia terhadap acuan yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2008.

Dia mengingatkan patokan harga ICP (Indonesian Crude Price) berkisar antara US$95/barel dan US$100/barel. Selain itu, ada pembatasan subsidi energi dalam APBN-P 2008 sebesar Rp135,1 triliun yang antara lain terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp126,8 triliun.

"Untuk mengelola itu [subsidi], opsi sulit terpaksa harus dilakukan yaitu dengan menaikkan BBM," katanya malam ini.

Dia juga menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi ini merupakan pilihan terakhir yang diambil pemerintah dalam rangka mengelola anggaran. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat memastikan program-program pengentasan kemiskinan tetap berjalan.

Sejalan dengan upaya ini, program-program prioritas pengamanan APBN-P akan dilanjutkan. Dia memberi contoh program prioritas seperti langkah penghematan anggaran kementerian dan lembaga hingga Rp30,3 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan mengefektifkan penerimaan negara dengan target Rp20 triliun melalui intensifikasi pajak penghasilan sektor booming, penerapan pajak progresif, intensifikasi pajak serta bea dan cukai.

"Sisi belanja kami juga sesuaikan. Untuk penghematan yang paling maksimal terutama di PLN dan Pertamina yang mengelola uang negara hampir Rp200 triliun.

Bisnis Indonesia
Jumat, 23/05/2008

Posted in: Ekonomi